KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 1966 - 1969

 

Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain :

1)      Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.

2)      Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.

3)      Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikapnya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi”

Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

1)      Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

2)      Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.

3)      Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)

Masalah yang dihadapi

Menanggapi masalah ekonomi yang kin dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam pasal 23 yang mengatur anggaran belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).

Periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu :

a)         Meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965

b)        Turunnya produksi nasional di semua sector

c)         Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan. (Suroso, 1994).

Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang : Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan :

1)                    Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968 (jangka pendek)

§  Skala Prioritasnya

a)      Pengendalian inflasi

b)       Pencukupan kebutuhan pangan

c)       Rehabilitasi prasarana ekonomi

d)      Peningkatan kegiatan ekspor

e)      Pencukupan kebutuhan sandang

Komponen Rencananya

a)      Rencana fisik dengan sasaran utama :

      1.      Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang)

      2.      Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.

b)      Rencana Moneter  dengan sasaran utama :

      1.      Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik

      2.      Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah

a)      Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang. (Mubyarto, 1988).

b)        Serangkaian kebijaksanaan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain :

      1.      Kebijaksanaan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga)

      2.      Menseimbangkan/ menurunkann defisit APBN dari 173,7% (1965), 127,3% (1966), 3,1% (1967) dan 0% (1968). (Suroso, 1994).

      3.      Mengesahkan / memberlakukan undang – undang :

a)      UU Pokok Perbankan No.14/ 1967

b)      UU Perkoperasian No. 12/ 1967

c)      UU Bank Sentral No. 13/ 1968

d)     UU PMA tahun 1967 dan PMDN tahun 1968

e)      Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967